PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM

 

oleh : Bismar Nasution

∗∗

istem ekonomi kapitalis dianggap lebih berhasil mensejahterakan masyarakat dibandingkan sistem

ekonomi sosialis. Bandingkan misalnya, apa yang terjadi diantara Korea Utara dan Korea Selatan, Hong

Kong, dan Taiwan dengan Cina Daratan (sebelum Deng Xiaoping) atau antara Jerman Barat dan Jerman

Timur sebelum robohnya tembok Berlin.

 

1

Namun, akhir-akhir ini sistem ekonomi kapitalis ini mulai

dipertanyakan berbagai para ahli apakah bisa dipertahankan untuk mensejahterakan masyarakat.

Jargon ekonomi (

 

welfare economics

) yang berkembang sejak tahun 1930-an memang sudah

menimbulkan wacana untuk dikaji kembali. Sebab,

 

welfare economics,

seperti kontruksi ilmu ekonomi

kapitalis sebelumnya, selalu mendasarkan anlisis kesejahteraan yang bebas nilai. Di mana hukum

 

pareto

efficiency

 

atau juga sering disebut pareto optimally

menjadi salah satu pisau analisis dlam membuka tabir

kegiatan ekonomi. Dalam pandangan

 

pareto

, tanpa campur tangan siapa pun akan terjadi proses produksi

seluruh konfigurasi barang dan jasa dalam keharmonisasian maksimum terhadap keinginan konsumen.

Disebut paling efisien karena tidak mungkin lagi meraih lebih dari itu tanpa menjadikan pihak lainnya merugi.

Disinilah

 

Walfare Economics

kandas karena pada akhirnya tidak bisa memberikan jaminan konsisiten tentang

tujuan yang berdimensi kemanusian . juga, berapa banyak kesejahteraan yang bisa diwujudkan dalam batasan

sumber daya yang terbatas, tanpa merusak keseimbangan makroekonomi dan ekologi.

 

2

Salah seorang ahli ekonomi yang memperdebatkan hal itu adalah Joseph Stiglitz dalam bukunya yang

berjudul “

 

Globalization and its Discontents” dan “The Roaring Nineties Seeds of Destruction

”. Beliau

mengatakan “saya meyakini bahwa globalisasi -yaitu penghapusan hambatan-hambatan terhadap perdagangan

bebas dan integrasi ekonomi yang semakin kuat- dapat merupakan suatu kekuatan yang kekal dan berpotensi

untuk memakmurkan setiap orang di dunia, khususnya orang-orang miskin. Tetapi saya juga percaya bahwa

jika memang demikian keadaannya, pengelolaan globalisasi selama ini, termasuk berbagai perjanjian

perdagangan internasional yang telah memainkan peranan besar dalam menghapuskan hambatan-hambatan

tersebut dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada negara-negara berkembang dalam proses globalisasi,

perlu dipertimbangkan kembali secara radikal”.

 

3

Berdasarkan perkembangan sistim ekonomi demikian itu, saatnya-lah sekarang ini mencari alternatif

sistem ekonomi, misalnya sistem ekonomi Islam. Dengan perkataan lain, ekonomi konvensional yang

didasarkan kepada sistim ekonomi kapitalis akan dicermati dalam persfektif ekonomi islam.

 

Disampaikan pada Seminar Nasional dengan tema “Signifikansi Hukum Islam Dalam Merespon Isu-isu Global

”, yang

diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, pada hari Sabtu, 19 Juni 2004 di

Medan.

∗∗

 

Mendapat Sarjana Hukum dari USU (1983), Magister Hukum dari Universitas Indonesia (1994), Doktor dari

Universitas Indonesia (2001), Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU (2004), Dosen Fakultas Hukum USU

Medan, tahun 1987– sekarang, Dosen Pascasarjana Hukum USU Medan, tahun 1999–sekarang, Dosen Magister Manajemen

Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Kenotariatan Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen

Magister Hukum Pascasarjana Univ. Pancasila Jakarta, tahun 2001–sekarang, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ.

Krisnadwipayana Jakarta, tahun 2001–sekarang, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, tahun 1997–2000).

Penguji Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, tahun 2002-sekarang.

1

 

Milton Friedman, Capitalism and Freedom

, (Chicago : The University of Chicago Press, 2002), Fortieth Anniversary

edition, hal. 15.

2

 

M. Luthfi Hamidi, Jejak-Jejak Ekonomi Syariah

, (Jakarta : Senayan Abadi Publishing, 2003), Cetakan Pertama, hal.

163-167.

3

 

Joseph Stiglitz, Globalization and its Discontents

, (London : Penguin Books, 2002), hal. Ix.

S

2

Apakah paradigma ekonomi Islam berbeda secara signifikan dari ekonomi konvensional ?. Jawabnya,

tidak mungkin untuk mengatakan bahwa ekonomi Islam dan ekonomi konvensional itu sama.

 

4

Paradigma kedua disiplin ilmu tersebut berbeda secara radikal. Paradigma Islam bukanlah sekuler, bebas

nilai, materialis. Tetapi cenderung berlandaskan sejumlah konsep yang mengakar dalam doktrin-doktrinnya.

Ia memberikan kepentingan utama pada nilai-nilai moral, persaudaraan manusia dan keadilan sosial ekonomi,

tidak seperti konsep Marxisme dan Kapitalisme yang tidak menggantungkan diri kepada negara maupun pasar

untuk merealisasikan visinya. Paradigma Islam lebih mengarah kepada peran mengintegrasikan nilai-nilai dan

institusi-institusi, pasar, keluarga, masyarakat, dan negara untuk menjamin terealisasinya

 

falah

atau

kesejahteraan untuk semua. Ini menekankan pentingnya perubahan sosial melalui perbaikan individu dan

masyarakat, tanpa menimbulkan ketidakadilan di dalam pasar dan negara.

 

5

Al-quran dan as-sunnah secara bersama-sama telah menerangkan seluruh unsur paradigma Islam dengan

gamblangnya, sehingga sangat kecil kemungkinan adanya ambiguitas. Jika terdapat perbedaan pendapat,

itupun disebutkan dengan jelas. Hodgson pun mengatakan bahwa “seluruh macam ragam tradisi relijius Islam

tetap mengacu pada sebuah integritas tertentu, dan hal ini sangat berbeda dengan Kristen dan Budha”.

 

6

Hukum dan Ekonomi

Hukum ekonomi konvensional berkaitan dengan pendekatan hukum dengan menggunakan ilmu ekonomi.

Misalnya, hukum pasar modal, perbankan hukum anti persaingan (

 

antitrust

), pengaturan industri-industri,

perpajakan, dan masalah moneter. Melalui pendekatan hukum melalui ekonomi digunakan untuk menjawab

pertanyaan, “siapa yang menjadi tergugat dalam pasar modal ?. “dapatkah kontrol harga dalam asuransi mobil

mengurangi nilai riilnya ?”, “siapa sebenarnya yang dibebankan pajak ?”.

Perkembangan pesat terjadi sekitar tahun 1960-an, ketika analisis ekonomi terhadap hukum (

 

the

economic analysis of law

 

) masuk ke dalam bidang hukum, seperti properti, kontrak, kesalahan/kerugian,

hukum pidana dan hukum acaranya, dan hukum tata negara. Hal ini dikemukakan oleh Ronald H. Coase

dalam tulisannya yang berjudul

 

The Problem of Social Cost

(1960) dan Guido Calabresi dalam tulisannya yang

berjudul

 

Some Thoughts on Risk Distributionand the Law of Torts (1961).

7

Terdapat pendapat bahwa ekonomi menghasilkan sebuah teori tingkah laku/perilaku untuk memprediksi

bagaimana respon manusia terhadap perubahan-perubahan dalam hukum. Teori ini melampaui intuisi, hanya

sebagai ilmu sains yang melampaui akal biasa (

 

common sense).

8

Disamping itu, suatu teori sains tentang perilaku, ekonomi menghasilkan sebuah standar normatif yang

sangat berguna untuk mengevaluasi hukum dan kebijakan. Hukum bukan sekedar (

 

arcane

) argumen-argumen

teknis saja, hukum adalah instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan kepentingan sosial yang penting. Untuk

mengetahui efek-efek dari hukum dalam tujuan itu, hakim dan pembuat hukum lainnya harus mempunyai

sebuah metode untuk mengevaluasi efek-efek hukum dalam nilai-nilai sosial yang penting.

 

9

Perlu pula dipahami bahwa ilmu ekonomi memprediksi efek kebijakan terhadap efisiensi. Efisiensi selalu

berhubungan dengan pembuatan kebijakan, karena akan selalu lebih baik mencapai semua kebijakankebijakan

yang ada dengan biaya yang rendah daripada dengan biaya yang tinggi.

Selain efisiensi itu, ilmu ekonomi juga memprediksi akibat kebijakan-kebijakan dari nilai penting lainnya,

seperti distribusi. Sebab diantara penerapan ilmu ekonomi itu dalam kebijakan publik digunakan untuk

memprediksi siapa sebenarnya yang dibebankan berbagai macam pajak. Lebih daripada penelitian ilmu-ilmu

sosial, ahli ekonomi memahami bagaimana hukum memberi dampak terhadap distribusi pendapatan dan

kesejahteraan disegala lapisan sosial. Sementara ahli ekonomi seringkali merekomendasikan perubahan untuk

peningkatan efisiensi, mereka mencoba menghindari sengketa tentang distribusi, biasanya memberikan

rekomendasi tentang distribusi kepada pengambil kebijakan (

 

policy makers) atau pemilih (voters

).

Menjadi pertanyaan disini, mengapa ahli hukum sebaiknya harus mempelajari ekonomi ?. Analisa

Ekonomi terhadap hukum (

 

the economic analysis of law

) adalah suatu bidang ilmu interdispliner yang

4

 

M. Umer Chapra, The Future of Economics : An Islamic Perspective, Landasan Baru Perekonomian Masa Depan

,

(Jakarta : Shari’ah Economics and Banking Institute, 2001), hal. 59.

5

 

Ibid

, hal. 59.

6

 

Ibid

, hal. 60

7

 

Robert Cooter and Thomas Ulen, Law & Economic

, (Massachusets : Addison Wesley Longman, 2000), hal. 2.

8

 

Ibid

, hal. 3.

9

 

Ibid

, hal.3

3

meliputi dua bidang ilmu yang luas dan juga pemahaman yang lebih dari keduanya. Ekonomi membantu kita

untuk melihat hukum dari cara yang baru, salah satunya adalah sangat berguna bagi ahli hukum dan bagi siapa

saja yang tertarik dalam persoalan kebijakan publik. Ketika kita memusatkan perhatian bahwa apakah

ekonomi dapat membawa sesuatu kepada hukum, kita juga sebaiknya menemukan bahwa hukum membawa

sesuatu kepada ekonomi. Analisis ekonomi seringkali mengambil peran untuk dijaminkan pada lembaga

hukum (

 

legal institutions

) seperti properti dan kontrak, dimana memberi dampak ekonomi.

Hukum Ekonomi Konvensional:

Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal

Salah satu prinsip dari muamalat dalam pasar modal adalah

 

Bai’Dayn

. Pada pertemuan kedua pada

tanggal 21 agustus 1996, Dewan Penasehat Syariah bersatu menyetujui untuk menerima prinsip dari

 

bai’dayn

debt trading

 

(perdagangan hutang) sebagai salah satu dari konsep untuk membangun instrumen pasar modal.

Ini sudah berdasarkan pada pandangan dari ahli hukum islam yang menganut konsep ilmu ini untuk kondisikondisi

tertentu.Dalam konteks pasar modal, kondisi ini dapat menjadi bertemu ketika adanya keteraturan

sistem tranparansi dimana dapat melindungi

 

maslahah (kepentingan umum) dari pelaku pasar.

10

Dalam konteks pasar modal islam,

 

bai’ dayn adalah prinsip penjualan dayn

dimana hasil dari pertukaran

perjanjian (perjanjian

 

mu’awadat maliyyah), seperti murabahah, bai’ bi thaman ajil (BBA),

ijarah, ijarah

muntahiyah bi tamlik, istisna’

 

dan yang lainnya.

11

Dalam pasar modal konvensional prinsip transparansi juga diterapkan. Grup Penasehat Bisnis Sektor

Organization for Economic Cooperation and Development

 

(OECD) mengenai Pengelolaan Perusahaan

12

membuat satu laporan mengenai prinsip-prinsip umum dari pengelolaan perusahaan (corporate governance)

dari pandangan sektor swasta dengan menitikberatkan pada “apa yang diperlukan oleh suatu pengelolaan

untuk menarik modal.” Laporan tersebut diketuai oleh, Ira M. Millstein (“Laporan Millstein”).

 

13

Dalam laporan Millstein itu disebutkan, intervensi pemerintah dalam masalah pengelolaan perusahaan

akan menjadi cara yang paling efektif dalam rangka menarik modal, jika intervensi tersebut terfokuskan pada

empat bidang. Salah satu bidang diantara tiga bidang lainnya adalah bidang “transparansi,”

 

14

yang sekaligus

10

 

Securities Comission, Resolutions of the Securities Commission Syariah Advisory Council

, (Malaysia : Majelis

Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti, 2002), hal. 16.

11

 

Ibid

, hal. 10.

12

 

Holly J. Gregory dan Marsha E.Simms menguraikan istilah “pengelolaan perusahaan” dari Ira M. Millstein, “The

evolution of Corporate Gonernance in the United States,” yang dibacakan di depan Forum Ekonomi Dunia, Davos, Swiss, (2

Pebruari 1998). Dikatakan, bahwa istilah “pengelolaan perusahaan” memiliki banyak definisi. Istilah tersebut dapat

mencakup segala hubungan perusahaan: hubungan antara modal, produk, jasa dan penyedia sumber daya manusia,

pelanggan dan bahkan masyarakat luas. Istilah ini juga dapat mencakup segala aturan hukum yang ditujukan untuk

memungkinkan suatu perusahaan untuk dapat dipertanggung-jawabkan di depan para pemegang saham perusahaan publik,

seperti juga kerja dari pasar untuk mengontrol perusahaan. Istilah ini dapat juga mengacu pada praktik audit dan prinsipprinsip

pembukuan, dan juga dapat mengacu kepada keaktipan pemegang saham. Secara lebih sempit, istilah ini dapat

digunakan untuk menggambarkan peran dan praktik dari dewan direksi. Adapun sebutan yang tepat untuk definisi ini

adalah: Pengelolaan perusahaan berkaitan dengan hubungan antara manajer perusahaan dan pemegang saham, didasarkan

kepada pandangan bahwa dewan direksi merupakan agen para pemegang saham untuk memastikan suatu perusahaan untuk

dikelola guna kepentingan perusahaan tersebut. Paradigma ini sangatlah sederhana: Para manajer (pengelola) bertanggung

jawab kepada dewan komisaris dan dewan komisaris kepada pemegang saham. Secara singkat istilah pengelolaan

perusahaan tersebut oleh Holly J. Gregory dan Marsha E.Simms diuraikan dengan pandangan definisi yang luas maupun

terbatas. Secara terbatas, istilah tersebut berkaitan dengan hubungan antara pengelola (manajer), direktur dan pemegang

saham perusahaan. Istilah tadi juga dapat mencakup hubungan antara perusahaan itu sendiri dengan pembeli saham dan

masyarakat. Secara luas, istilah “pengelola perusahaan” dapat meliputi kombinasi hukum, peraturan, aturan pendaftaran

dan praktik pribadi yang memungkinkan perusahaan menarik modal masuk, berkinerja secara efisien, menghasilkan

keuntungan dan memenuhi harapan masyarakat secara umum dan sekaligus kewajiban hukum. Holly J. Gregory dan

Marshal E. Simms, “Pengelolaan Perusahaan (Corporate Governance): Apa dan Mengapa Hal Tersebut Penting,” makalah

disampaikan pada “Lokakarya Pengelolaan Perusahaan (Corporate Governance), kerjasama, Program Pascasarjana

Universitas Indonesia dan University of South Carolina, Jakarta, tanggal 4 Mei 2000, hal. 3-4.

13

 

Laporan Millstein itu dimuat dalam Business Sector Advisory Group, “Report to the OECD on Corporate Governance:

Improving Competiveness and Access to Capital in Global Markets (April 1998). Diuraikan Holly J. Gregory dan Marshal E.

Simms,

 

Op. cit,

hal. 12.

14

 

Tiga bidang lainnya ialah , pertama,

pemastian adanya perlindungan atas hak-hak pemilik saham minoritas dan asing,

dan pemastian diberlakukannya kontrak yang adil dengan penyedia sumber daya/bahan.

 

Kedua,

pengklarifikasi peran dan

tanggung jawab pengelolaan serta usaha-usaha yang dapat membantu memastikan kepentingan pengelolaan dan

kepentingan pemilik saham untuk diawasi oleh dewan direksi.

 

Ketiga,

pemastian bahwa perusahaan memenuhi kewajiban

4

menjadi salah satu prinsip OECD dalam pengelolaan perusahaan.

 

15

Prinsip transparansi tersebut menyatakan,

bahwa “kerangka pengelolaan perusahaan harus dapat memastikan bahwa pengungkapan informasi yang

akurat atau tepat dilaksanakan berkaitan dengan materi yang menyangkut perusahaan, termasuk situasi

keuangan, kinerja, kepemilikan dan kepemimpinan dari suatu perusahaan.”

 

16

Berkaitan dengan prinsip-prinsip umum pengelolaan perusahaan yang baik oleh OECD tersebut, Cetak

Biru Pasar Modal Indonesia yang dibuat Bapepam, juga menetapkan strategi pengembangan pasar modal,

dimana diantara strategi tersebut ditekankan, bahwa agar

 

good corporate governance

dapat dimengerti dan

diterapkan dengan baik, maka perlu dicermati kajian yang dilakukan oleh OECD terhadap prinsip-prinsip

utama

 

corporate governance, tersebut termasuk prinsip keterbukaan17 Upaya mencapai

good corporate

covernance

 

tersebut, juga sesuai dengan pernyataan Bapepam, bahwa salah satu penyebab rentannya

perusahaan-perusahaan di Indonesia terhadap gejolak perekonomian adalah lemahnya penerapan

 

good

corporate gonernance

 

dalam pengelolaan perusahaan.

18

Oleh karena itu, peraturan pelaksanaan prinsip keterbukaan di pasar modal harus diupayakan dapat

berjalan dengan baik, agar apa yang menjadi tujuan prinsip keterbukaan dapat dicapai. Upaya tersebut harus

didukung dengan peraturan yang cukup berkenaan dengan pelaksanaan prinsip keterbukaan, penentuan fakta

materiel yang mempengaruhi harga saham dan perbuatan menyesatkan.

Tujuan Prinsip Keterbukaan

Pentingnya prinsip keterbukaan dalam pasar modal, juga telah ditekankan oleh hasil studi

 

International

Federation of Stock Exchanges

 

(FIBV) pada tahun 1998. Disebutkan dalam rangka menuju milenium ketiga

orientasi pengembangan pasar modal dunia adalah menciptakan pasar modal pasar modal yang likuid dan

efisien. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, pasar modal dimana-mana cenderung meningkatkan hal-hal

yang antara lain terkait dengan keterbukaan.

 

19

Perlu diingat, berkembangnya suatu pasar modal sangat

tergantung pada kemampuan lembaga-lembaga yang ada di pasar modal tersebut untuk memberikan

keamanan investasi dan kualitas pelayanan yang tinggi. Keamanan dan kualitas jasa yang tinggi tersebut

diperlukan untuk menarik sumber daya domestik untuk terlibat di pasar modal dan juga merupakan tuntutan

dari investor internasional. Hasil riset

 

International Organization of Securities Commissions

(IOSCO),

mengungkapkan bahwa pasar modal yang mengembangkan sistim yang aman dan efisien terbukti lebih

menarik bagi investor domestik maupun asing.

 

20

Oleh karena itu, perlu pengaturan yang dapat mengembangkan pasar modal menjadi efisien. Keperluan

pengaturan tersebut juga mengingat pasar modal telah lama dipandang sebagai barometer dalam hakekat

bisnis.

 

Federal Reserve Board (FRB) 21

memformulasikan kebijaksanaan moneternya dengan mengikuti 12

hukum dan peraturan lainnya yang menggambarkan penilaian masyarakat. Holly J. Gregory dan Marshal E. Simms,

 

Op .cit,

hal. 12-13.

15

 

Ibid,

hal. 14-16.

16

 

Ibid,

hal. 15.

17

 

Bapepam, Cetak Biru Pasar Modal Indonesia 2000-2004,

(Jakarta: Bapepam, 1999), hal.17.

18

 

Ibid.

19

 

Di samping untuk meningkatkan keterbukaan, juga adalah untuk meningkatkan infrastruktur pasar, kliring dan

penyelesaian transaksi, jenis instrumen yang diperdagangkan, pelayanan terhadap nasabah dan teknologi. Bapepam,

 

Op.cit.,

hal. 8.

20

 

Ibid,

hal. 24.

21

 

FRB adalah dewan pimpinan Federal Reserve System.

Ketujuh anggotanya, dengan persetujuan Senat, diangkat oleh

Presiden Amerika Serikat untuk masa bakti 14 tahun. Dewan menetapkan kebijakan

 

Federal Reserve System

mengenai

maslah-masalah kunci seperti persyaratan cadangan dan peraturan perbankan lainnya, menetapkan tarif diskonto,

mengetatkan atau melonggarkan tersedianya kredit dalam perekonomian, dan mengatur pembelian sekuritas atas marjin.

John Downes dan Jordan Elliot Goodman,

 

Op. cit, hal. 182. Federal Reserve System

adalah sistem yang didirikan

berdasarkan

 

Federal Reserve Act tahun 1913 untuk mengatur sistem moneter dan perbankan Amerika serikat.

Federal

Reserve System

 

terdiri atas 12 Federal Reserve Banks Regional

, 24 cabang, dan semua bank nasional dan negara bagian

yang menjadi bagian dari sistem. Bank-bank nasional menjadi pemegang saham dari

 

Federal Reserve Bank

di wilayah

masing-masing. Fungsi utama dari

 

Federal Reserve System

adalah untuk mengatur pasokan uang nasional, menetapkan

persyaratan cadangan bagi bank-bank anggota, mengawasi pencetakan uang di percetakan uang, bertindak sebagai lembaga

kliring untuk transfer dana di seluruh sistem perbankan, dan meneliti bank-bank anggota untuk memastikan bahwa mereka

menaati berbagai peraturan

 

Federal Reserve

. Walaupun para anggota dari dewan pimpinan sistem diangkat oleh Presiden

Amerika Serikat dan dikonfirmasikan melalui Senat,

 

Federal Reserve System

dianggap sebagai satuan kerja yang mandiri,

yang diharapkan membuat keputusan yang bebas dari pengaruh politik. Para Gubernur diangkat untuk masa jabatan 14

5

indikator ekonomi, diantaranya adalah pasar modal. Selama bertahun-tahun FRB telah merumuskan, bahwa

pasar modal dapat membantu ramalan dan bentuk bisnis yang akan datang.

 

22

Sebagai salah satu indikator

ekonomi, posisi pasar modal dalam menunjang perekonomian nasional mempunyai peran yang strategis.

 

23

Dengan demikian prinsip keterbukaan dalam pasar modal menjadi isu utama yang harus dikaji. Prinsip

keterbukaan sekarang ini bukan merupakan hal baru, tetapi sudah merupakan sejarah yang panjang dalam

dunia pasar modal, sebagaimana tuntutan perlunya prinsip keterbukaan dalam pasar modal Amerika Serikat

untuk menyelamatkan pasar modalnya dari kehancuran akibat terjadinya

 

great depression tahun 1929.

24

Untuk lebih memahami pembenaran prinsip keterbukaan tersebut, dapat diikuti pengamatan Jonh C.

Coffee, Jr tentang perlunya sistim keterbukaan yang wajib. Teori yang lebih sederhana dapat menjelaskan

dimana sistim keterbukaan difokuskan. Jawaban ini akan menghasilkan empat tuntutan.

 

25

Pertama,

 

karena informasi memiliki berbagai karakteristik dari suatu barang umum (public good

), maka

penelitian saham cenderung kurang tersedia. Kurangnya ketersediaan tersebut berarti bahwa informasi yang

diberikan emiten tidak akan diverifikasi secara optimal dan bahwa kurangnya upaya diberlakukan terhadap

pencarian informasi materiel dari sumber emiten. Sistim keterbukaan yang wajib dapat dilihat sebagai suatu

strategi pengurangan biaya melalui mana masyarakat akibatnya mensubsidi biaya pencarian guna menjamin

baik adanya informasi dalam jumlah besar dan pengujian akurasi yang lebih baik. Walaupun hasil akhir dari

peningkatan upaya yang demikian secara signifikan tidak mempengaruhi keseimbangan dari keuntungan

(

 

advantage) antara penjual dan pembeli, atau bahkan tujuan dari distributive fairness

yang lebih umum,

namun hal itu meningkatkan alokasi efesiensi dari pasar modal dan pada akhirnya peningkatan tersebut

menunjukkan suatu perekonomian yang lebih produktif.

Kedua,

 

dasar substansial ada untuk percaya bahwa ketidak efisienan yang lebih besar akan terjadi tanpa

sistim keterbukaan yang wajib karena biaya sosial yang berlebih akan dikeluarkan investor untuk mengejar

laba perdagangan. Pengkolektipan mengurangi

 

social waste

yang sebaliknya bisa timbul dari kesalahan alokasi

sumber daya ekonomi untuk mencapai tujuan ini.

Ketiga,

 

teori “self-induced disclosure,”

yang sekarang populer di antara para teoritisi perusahaan dan

sebagaimana diyakini oleh Easterbrook dan Fischel, hanya memiliki validitas terbatas. Suatu kelemahan

khusus dalam teori tersebut adalah bahwa teori tersebut mengabaikan signifikasi dari kontrol perusahaan dan

terlalu banyak menganggap bahwa kepentingan manajer dan pemegang saham dapat diluruskan secara

sempurna. Pada kenyataannya, prasyarat besar yang ditentukan oleh para teoritis ini, diperlukan untuk

efektifnya sistim keterbukaan sukarela (disclosure voluntary system) sepertinya tidak memuaskan. Walaupun

manajemen dapat dipengaruhi melalui

 

incentive contracty device

untuk mengidentifikasi kepentingan diri

sendiri dengan maksimalisasi nilai saham, namun manajemen masih memiliki kepentingan dalam

tahun yang semakin memperkuat kemandirian mereka. John Downes dan Jordan Elliot Goodman,

 

Dictionary of Finance

and Investment Terns,

 

diterjemahkan oleh Soesanto Budhidarmo, (Jakarta: PT. Gramedia, 1996), hal. 182.

22

 

E.S. Gayed, Challenge of A Generation Beyond the Crash of 87

, (New York : Institute of Finance New York, 1989), hal.

34.

23

 

Bandingkan. Peter S. Rose,

Money and Capital Market The Financial System in an Increasingly Global Economy,

(Illinois, Boston : Dowjones – Irwin, 1989), hal. 4.

24

 

Hancurnya pasar modal Amerika Serikat pada tahun 1929 juga mempengaruhi bursa efek di Hindia Belanda. Apalagi

resesi ekonomi dunia ini disusul Perang Dunia II tahun 1939 serta masuknya Indonesia dalam era penjajahan Jepang dan

perang kemerdekaan membuat bursa tidak berfungsi. Sumantoro,

 

Aspek-Aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal di

Indonesia

 

, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), hal. 40. Untuk mengaktifkan bursa, pada 1 September 1951 dikeluarkan

Undang-Undang Darurat No. 13 Tentang Bursa dan kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Bursa No. 15 Tahun 1952.

Jasso Winarto (ed),

 

Pasar Modal Indonesia Retrospeksi Lima Tahun Swastanisasi BEJ,

(Jakarta : Pustaka Sinar Harapan,

1977), hal. 12.Undang-Undang Darurat ini belum mengatur prinsip keterbukaan dan belum memadai sebagai rambu

perlindungan investor atau pemegang saham. Untuk keperluan ini dan untuk mengembangkan pasar modal, maka

dibutuhkan suatu Undang-Undang yang dapat mendukung pasar modal, yang kemudian direalisasikan dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Dengan UUPM ini diharapkan dapat dilaksanakan guna

berperannya pasar modal secara strategis dalam pembangunan ekonomi. Selanjutnya UUPM sebagai hukum yang

diharapkan menciptakan keteraturan mekanisme pasar modal, harus mengandung

 

stability (stabilitas),

predictability

(kepastian) dan

 

fairness

(keadilan). Hal ini dapat dibandingkan dengan studi yang dilakukan Burg’s mengenai hukum dan

pembangunan sebagaimana dikutip Leonard J. Theberge dalam tulisannya

 

“Law and Economic Development.”

Burg’s

menyebutkan bahwa terdapat 5 (lima) unsur yang harus dikembangkan dalam kualitas hukum supaya membuat

pembangunan lebih baik, yaitu

 

stability, predictability, fairness, education dan

the special development abilities of the

lawyer.

 

Menurut Burg’s unsur kualitas stability dan predictabilty

merupakan persyaratan supaya sistim ekonomi berfungsi.

Leonard J. Theberge, “Law and Economic Development,”

 

Journal of International Law and Policy

(Vol. 9, 1980), hal. 232.

25

 

John C. Coffee, Jr, 1, “Market Failure and the Economic Case for A Mandatory Disclosure System,”

Virginia Law

Review,

 

(Vol. 79, 1984), hal. 721-722.

6

mengakuisisi penyertaan pemegang saham pada suatu harga diskon, sedikitnya sepanjang manajemen masih

dapat melakukan

 

insider trading atau leveraged buyouts.

Karena insentif bagi keduanya mungkin masih kuat,

maka masalah akan muncul dimana manajemen dapat keuntungan dengan memberikan sinyal yang salah

terhadap pasar.

Keempat,

 

dalam pasar modal efisien, masih ada informasi yang dibutuhkan investor rasional untuk

mengoptimalkan portofolio sahamnya. Informasi yang demikian sangat baik diberikan melalui suatu sistim

kewajiban keterbukaan.

Pengamatan Coffee, Jr tentang perlunya mempertahankan sistim keterbukaan yang wajib tersebut dapat

dijadikan sebagai dasar penerapan prinsip keterbukaan bagi emiten atau perusahaan publik. Gunanya untuk

mengatur pemberian informasi mengenai keadaan keuangan dan informasi lainnya kepada investor.

 

26

Dengan

perkataan lain, tujuan yang ingin dicapai ketentuan ini adalah untuk menghasilkan dokumen yang

menceritakan kepada pembeli prospektif, mengenai berbagai hal yang seharusnya diketahui oleh pembeli

tersebut sebelum ia membeli suatu saham.

 

27

Dengan pemberian informasi berdasarkan prinsip keterbukaan itu, akan dapat diantisipasi terjadinya

kemungkinan investor tidak memperoleh informasi atau fakta materiel atau tidak meratanya informasi bagi

investor disebabkan ada informasi yang tidak disampaikan dan bisa juga terjadi informasi yang belum tersedia

untuk publik telah disampaikan disampaikan kepada orang-orang tertentu. Seperti seseorang atau kelompok

investor lainnya.

 

28

Sedangkan informasi itu sangat berfungsi disebabkan berisi fakta materiel, yang dapat

dibuat sebagai bahan pertimbangan bagi investor untuk melakukan investasi.

 

29

Antisipasi tersebut dilakukan dengan adanya sistim keterbukaan yang wajib bagi perusahaan yang

melakukan penawaran umum atau perusahaan publik untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat

mengenai keadaan usahanya, baik dari segi keuangan, manajemen produksi maupun yang berkaitan dengan

kegiatan usahanya.

 

30

Penekanan untuk mencermati pelaksanaan prinsip keterbukaan dalam pasar modal Indonesia adalah

langkah yang tepat dilakukan, mengingat terdapatnya berbagai masalah yang timbul dalam pelaksanaan

prinsip keterbukaan tersebut. Tanpa upaya pembenahan prinsip keterbukaan terhadap masalah-masalah yang

timbul akan menjadikan tujuan prinsip keterbukaan itu tidak tercapai. Sebaliknya dapat mengakibatkan pasar

modal tidak efisien atau distorsi. Investor tidak dapat memperoleh informasi atau fakta materiel yang akurat.

Pengungkapan informasi tentang fakta materiel secara akurat dan penuh akan dapat merealisasikan

tujuan prinsip keterbukaan tersebut dan menghindarkan timbulnya pernyataan yang menyesatkan (misleading)

bagi investor.

Tedapat sedikitnya tiga tujuan ditegakkannya prinsip keterbukaan di pasar modal.

 

Pertama,

menjaga

kepercayaan investor.

 

31

Oleh karena itu, prinsip keterbukaan yang menambah kepercayaan investor atau

publik

 

32

terhadap pasar modal sangat penting untuk diperhatikan. Pada umumnya, apabila terjadi “krisis

26

 

Richard W. Jenning dan Harold Marsh, Jr, Securities Regulation Cases and Materials,

(New York: The Foundation

Press Inc, 1987), hal. 63.

27

 

David L. Ratner dan Thomas Lee Hazen, Securities Regulation Cases and Materials,

(St. Paul Minn: West Publishing,

1991), hal. 79.

28

 

James D. Cox, Robert W. Hillman, Donald C. Langevoort, Securities Regulation Cases and materiels,

(Boston, Toronto,

London : Little, Brown and Company, 1991), hal. 55-56.

29

 

D. Brian Hufford, “Deserring Fraud vs. Avoiding the “Strike Suit” : Reaching An Appropriate Balance,”

Brooklyn Law

Review

 

, (Vol. 61, 1995), hal. 593-594.

30

 

Bandingkan dengan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menyatakan,

bahwa “Bapepam wajib memperhatikan kelengkapan, kecukupan, objektivitas, kemudahan untuk dimengerti, dan kejelasan

dokumen Pernyataan Pendaftaran untuk memastikan bahwa Pernyataan Pendaftaran memenuhi Prinsip Keterbukaan”.

Bandingkan juga dengan Pasal 89 ayat (1) yang menyatakan, bahwa “informasi yang wajib disampaikan oleh setiap Pihak

kepada Bapepam berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan atau perturan pelaksanaannya tersedia untuk umum.”

Dalam Penjelasan Pasal 89 ayat (1) ini dinyatakan, bahwa “yang dimaksud informasi dalam ayat ini, antara lain Pernyataan

Pendaftaran termasuk prospektus, permohonan izin usaha, izin orang perorangan, persetujuan dan pendaftaran profesi,

laporan berkala, dan laporan lain-lainnya”.

31

 

Frank H. Easterbrook dan Daniel R. Fischel, 1, The Economic Stucture of Corporate Law,

(Cambridge, Massachusetts,

London: Harvard University Press, 1996), hal. 296. Lihat juga. Kenneth E. Scott, dalam Richard A. Posner dan Kenneth E.

Scott, (ed),

 

Economic of Corporation Law and Securities Regulation,

(Boston, Toronto: Little, Brown & Company, 1980), hal.

317.

32

 

Di dalam ilmu Psikologi dikenal teori bahwa manusia bereaksi terhadap apa yang dipercayainya sebagai suatu

kenyataan dan terhadap kenyataan itu sendiri. Dengan perkataan lain, faktor persepsi tentang suatu hal lebih menentukan

7

kepercayaan” atau “ketidakpercayaan” investor kepada pasar modal dan perekonomian, maka investor akan

menarik modal mereka dari pasar. Akibatnya pasar dan perekonomian akan rusak secara keseluruhan.

 

33

Argumentasi perlunya prinsip keterbukaan untuk menjaga kepercayaan investor tersebut sangat relevan

dengan munculnya ketidakpercayaan publik terhadap pasar modal, yang pada gilirannya mengakibatkan

pelarian modal (

 

capital flight

) secara besar-besaran dan seterusnya dapat mengakibatkan kehancuran pasar

modal (bursa saham). Sebab ketiadaan keterbukaan atau ketertutupan informasi akan menimbulkan

ketidakpastian bagi investor.

 

34

Akibatnya investor sulit mengambil keputusannya untuk berinvestasi melalui

pasar modal. Hal ini sesuai dengan pendapat, bahwa apabila makin jelas informasi perusahaan, maka

keinginan investor untuk berinvestasi akan makin tinggi. Selanjutnya ketiadaan atau ketertutupan informasi

akan menimbulkan keragu-raguan untuk berinvestasi bagi investor.

 

35

Akibatnya keadaan informasi yang

demikian akan menimbulkan ketidakpercayaan investor pada pasar modal.

Dengan demikian dapat dipahami, tujuan prinsip keterbukaan yang bertujuan sebagai cara menjaga

kepercayaan investor dalam pasar modal adalah merupakan suatu hal yang paling penting.

 

36

Keadaan

ketidakpercayaan investor tersebut pernah terjadi dalam pasar modal Amerika Serikat, tepatnya pada tahun

1929-1934,

 

37 yang mengakibatkan investor melarikan modalnya dari pasar modal Amerika Serikat tersebut.

38

Untuk mengantisipasi keadaan ini peraturan prinsip keterbukaan harus ditegakkan. Karena peraturan

prinsip keterbukaan secara substansial akan memberikan informasi pada saat-saat yang telah ditentukan, dan

yang lebih penting peraturan prinsip keterbukaan akan mengatur pengawasan, waktu, tempat dan dengan cara

bagaimana perusahaan melakukan keterbukaan.

 

39

Pembenaran prinsip keterbukaan untuk menjaga kepercayaan investor ini sejalan dengan pengembangan

dengan pasar modal di Indonesia, yang tujuannya adalah agar kualitas informasi semakin terpercaya dan

semakin tepat waktu, akses investor terhadap informasi semakin terbuka luas, dan biaya memperoleh

informasi semakin murah.

 

40

Prinsip keterbukaan untuk menjaga kepercayaan investor sebagai pendekatan fundamental, bukan satusatunya

pendekatan untuk memprediksi harga saham. Faktor teknis, seperti psikologis dan emosi juga

mempengaruhi harga saham tersebut.

 

41 Misalnya berkenaan dengan keadaan ekonomi,42 keadaan politik,

43

kebijakan pemerintah dan rumor.

 

44

Pendekatan teknis sebagai aliran kedua setelah pendekatan fundamental,

menyatakan bahwa investor adalah makhluk yang irrasional. Bursa pada dasarnya adalah cerminan

 

mass

behaviour.

 

Seorang individu yang bergabung dalam suatu massa, bukan hanya kehilangan rasionalitasnya,

tetapi juga seringkali melebur identitas pribadi ke dalam identitas kolektif. Harga saham sebagai komoditas

perilaku orang dan hal itu sendiri, Myers dalam Sarlito W. Sarwono dan Acuk Parsudi, “Mengembalikan kepercayaan

masyarakat,” disampaikan pada Simposium Penjelajahan Trace Baru II, Universitas Indonesia, Depok, 30 Maret 1988, hal. 2.

33

 

Frank H. Easterbrook dan Daniel R. Fischel, 2. “Mandatory Disclosure and the Protection of Investors,”

Virginia Law

Review,

 

(Vol. 70, 1984), hal. 673.

34

 

John C. Coffee, Jr, 1, Op.cit

., hal. 737.

35

 

William H. Beaver, The Nature of Mandated Disclosure,” dalam Richard A. Posner dan Kenneth E. Scott (ed), Loc.cit

.

hal. 371.

36

 

Michael B. Metzger, Jane P. Mallor, James Barnes, a.l,

Business Law and The Regulation Environment Concepts and

Cases

 

, (Homewwod, Illinois : Irwin, 1986), hal. 635.

37

 

Marshall E. Blume, Jeremy J. Siegel, dan Dan Rottenberg,

Revolution on Wall Street the Rise and Decline of the

New York Stock Exchange

 

, (New York, London : W.W. Norton & Company, 1993), hal. 33.

38

 

Frank H. Easterbrook dan Daniel R. Fischel, 1, Op. cit

. hal. 296-297.

39

 

Frank H. Easterbrook dan Daniel R. Fischel, 2, Op. cit, ,

hal. 673.

40

 

Hasan Zein, “CMS dan Pengembangan Pasar Modal Di Indonesia,” dalam Indra Safitri, ed,

Catatan Kolom Hasan

Zein Buku Pertama,

 

(Jakarta: Go Global Book Publishing Divison Safitri & Co, 1998), hal. 30.

41

 

Lawrence A. Cunningham, 2, “Capital Market Theory, Mandatory Disclosure, and Price Discovery,”

Washington and

Lee Law Review,

 

(Vol. 51, 1994), hal. 854. Lihat juga. Kenneth M. Lehn, “Comment on the Harris paper,”

Cornell Law

review

 

, (Vol. 74, 1989), hal. 948. Bandingkan. Faktor fundamental bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi harga

saham, terlihat juga di BEJ. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dari analisis regresi terhadap data dari periode sebelum dan

sesudah (deregulasi I 1987, Pakto 1988 dan Pakdes II 1988), tampak bahwa hipotesis analisis fundamental sebagai faktor

yang menentukan, tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari pengujian metode kuantitatif yang dilakukan.

Memperhatikan fluktuasi IHSG BEJ dapat diyakini bahwa faktor psikologis juga mempengaruhi turun-naiknya IHSG.

Sjahrir, 1,

 

Analisis Bursa Efek

, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal. 16-17.

42

 

Kenneth M. Lehn, Loc. cit, hal, 948.

.

43

 

Marzuki Usman, Djoko Koesnadi, Arys Liyas, Hasan Zein M, al, ABC Pasar Modal Indonesia,

(Jakarta: Lembaga

Pengembangan Perbankan Indonesia dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Jakarta, 1990), hal. 172.

44

 

Sjahrir, 2, Tinjauan Pasar Modal,

(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal. 229.

8

perdagangan, tentu, dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Pada gilirannya permintaan dan penawaran

merupakan manifestasi dari kondisi psikologis investor.

 

45

Pelaku pasar modal baik analis saham atau penasehat investasi, pialang maupun investor, khususnya para

investor yang potensil atau investor rasional bisa terbawa faktor psikologis dan emosi yang mempengaruhi

harga saham.

Proposisi, bahwa harga saham dipengaruhi oleh faktor psikologis tersebut adalah dilatar belakangi oleh

kehancuran pasar modal Amerika Serikat pada Oktober 1987.

 

46

Hancurnya penurunan harga saham pada

pasar modal Amerika Serikat waktu itu. penyebabnya adalah pengaruh faktor psikologis dari investor. Harris

menulis tentang kehancuran pasar modal Amerika Serikat pada Oktober 1987, dengan membahas tiga jenis

volatility

 

47 harga saham, yaitu fundamental, induksi transaksi (transaction-induced), dan induksi

noise

(noise-induced). Jenis

 

volatility

tersebut memberikan banyak pemahaman tentang ekonomi atas penciptaan

pasar, dan membentuk kerangka analisis yang berguna untuk menilai efektifitas rencana kebijakan berkenaan

dengan kehancuran pasar.

 

48

Kehancuran pasar modal Oktober 1987 dipengaruhi oleh berita buruk mengenai

ekonomi makro. Seperti tingkat bunga, defisit perdagangan, dan nilai dollar serta diperburuk lagi oleh

“penyalahgunaan” asuransi portopolio.

 

49

Kenyataan yang terjadi pada kehancuran di

 

Wall Street 50

Amerika Serikat pada tanggal 19 Oktober 1987,

lebih dikenal dengan sebutan

 

Black Monday.51 Menurut Dow Jones Industrial Average (DJIA) 52

perdagangan

jatuh sebanyak 508 point. Keadaan ini merupakan suatu rekor yang mengikuti penurunan-penurunan tajam

dalam minggu sebelumnya. Hal ini mencerminkan kekhawatiran investor mengenai tingkat harga saham yang

melambung, defisit anggaran federal dan perdagangan, serta kegiatan pasar asing.

 

53

Pembatasan Kepemilikan Bank

Sekarang ini muncul wacana untuk memperkuat sistem perbankan dengan cara membuat ketentuan

pembatasan kepemilikan bank. Hal ini perlu mengingat perbankan di Indonesia pernah mengalami

kehancuran disebabkan ketidakpercayaan masyarakat, dimana ketidakpercayaan itu telah pula membuat

kegagalan pasar. Oleh karena industri perbankan pernah dijadikan sebagai bahan eksploitasi pemiliknya.

Pada masa lalu perubahan regulasi atas sistem dan struktur perbankan atas dorongan liberalisasi

perbankan telah memfasilitasi pertumbuhan perbankan yang cepat, sehingga memberi peluang untuk

masuknya individu yang tidak bermutu ke dalam bisnis perbankan.

Sistem dan struktur perbankan yang demikian itu mengakibatkan dimungkinkan terjadinya kepemilikan

silang (

 

interlocking ownership) dan lending pattern serta dimilikinya satu bank secara mayoritas.54

Pemilikan

45

 

Ibid,

hal. 157.

46

 

Ibid.

47

 

Volatility

adalah ciri suatu harga sekuritas, komoditas, atau pasar untuk naik atau turun dengan tajam dalam masa

yang pendek. John Downes dan Jordan Elliot Goodman,

 

Op. cit,

hal. 646.

48

 

Kenneth M. Lehn, Loc. cit

, hal. 948.

49

 

Ibid.

50

 

Nama umum untuk distrik keuangan di sisi bawah Manhattan di Kota New York, lokasi New York Stock Exchange,

American Stock Exchange, dan kantor pusat sejumlah besar perusahaan perpialangan. Sebenarnya lokasi New York Stock

Exchange adalah dipojok Wall Street dan Broad Street. hal. John Downes dan Jordan Elliot Goodman,

 

Op. cit.

hal. 649.

51

 

Black Monday (Senin Kelam) , 19 Oktober 1987 saat Dow Jones Industrial Average

jatuh sebanyak 508 poin (suatu

rekor) mengikuti penurunan-penurunan tajam dalam minggu sebelumnya. Hal ini mencerminkan kekhawatiran investor

mengenai tingkat harga saham yang melambung, defisit anggaran federal dan perdagangan, serta kegiatan pasar asing.

Banyak orang menyalahkan perdagangan program sebagai biang keladi dari mudah merubahnya keadaan secara ekstrim.

John Downes dan Jordan Elliot Goodman,

 

Op. Cit,

hal. 51.

52

 

Dow Jones Industrial Average

(DJIA) adalah Rata-rata harga saham tertimbang dari 30 saham unggul yang

diperdagangkan secara aktif, terutama saham industrial tetapi termasuk American Express Company dan American

Telephone and Telegraph Company. Dipersiapkan dan diterbitkan oleh Dow Jones & Company, rata-rata ini adalah rata-rata

tertua dan paling banyak dikutip dari semua indikator pasar. Komponennya, yang sekali waktu berubah mewakili sekitar

15% dan 20% nilai pasar saham NYSE. DJIA ini dihitung dengan menambahkan harga-harga penutup dari saham komponen

dan menggunakan pembagi yang disesuaikan untuk pemecahan, untuk dividen saham sebesar 10% atau lebih dari nilai

peleburan. Rata-rata dicatat dalam angka, bukan dalam dolar. John Downes dan Jordan Elliot Goodman,

 

Op. cit,

hal. 559.

53

 

Ibid,

hal. 51.

54

 

Lihat. Zulkarnain Sitompul, “Pembatasan Kepemilikan Bank : Gagasan Untuk Memperkuat Sistem Perbankan,”

Jurnal Hukum Bisnis

 

, (Volume 22, No. 6, Tahun 2003), hal. 36.

9

demikian sangat rawan terhadap kegagalan pasar disebabkan

 

moral hazard, adverse selection

dan harga

oligopolistic

 

. Sebab kondisi pemilikan mayoritas itu memudahkan pengambilan risiko berlebihan pada

perbankan.

Konsentrasi kepemilikan dimungkinkan pula timbulnya campur tangan pemilik secara berlebihan dalam

kepengurusan bank. Hal ini antara lain menyebabkan fungsi pengawasan internal sebagai

 

first line of defense

menjadi kurang berfungsi. Sebab pada umumnya pemilik itu sekaligus menjadi komisaris. Akibatnya komisaris

sebagai pengawas bisa tidak efektif. Padahal komisaris memiliki peran strategis dalam pengawasan jalannya

bank tersebut.

Kondisi konsentrasi kepemilikan itu dapat pula menimbulkan terjadinya

 

cross-ownership atau

crossmanagement

yang bisa menimbulkan benturan kepentingan, dimana benturan kepentingan terjadi sebagai

akibat adanya

 

cross-ownership atau cross-management

antara bank dengan usaha lain baik di sektor finansial

maupun sektor riil. Selanjutnya, keadaan tersebut membuka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan bank

untuk mendukung kepentingan usaha pribadi pemilik.

Dengan demikian perlu perangkat peraturan pembatasan tentang pemilikan bank yang diatur dalam

Undang-Undang Perbankan. Dalam peraturan itu harus ditentukan secara jelas jumlah maksimal kepemilikan

saham dalam satu bank

 

55 dan sanksi atas pelanggarannya.

56

Masalah perbankan konvensional tersebut harus dikaji dari perspektif perbankan syariah. Misalnya dalam

perbankan syariah sebagai suatu sistem yang secara alami dibutuhkan oleh dan dari lembaga keuangan,

keberadaan lembaga keuangan itu menjadi lembaga intermediasi atau lembaga penghubung antara pemilik

modal atau dana yang membutuhkan peluang untuk berinvestasi dengan pemilik usaha yang membutuhkan

tambahan modal atau dana untuk kegiatan usahanya. Jadi untuk itu lembaga keuangan harus mencari

kegiatan usaha yang halal untuk dibiayai, harus berlaku amanah dengan menghindari kondisi yang

 

gharar

dan

menjauhi yang

 

maysir

. Serta harus lebih mendekatkan nasabah pemilik dana dengan nasabah pemilik usaha,

bukan malah menjadi penghalang diantara mereka agar bisa mencari keuntungan dari kedua pihak tersebut.

 

57

Penutup

Masalah-masalah hukum yang muncul dalam mengatur ekonomi konvensional di muka tepat dikaji dari

sisi hukum Islam. Tentunya pengkajian hukum dalam Islam serta pengorganisasian unsur-unsurnya ke dalam

sesbuah sistim yang koheren dipengaruhi atau dipercepat oleh faktor-faktor lainnya, namun inspirasinya tidak

berasal dari faktor-faktor tersebut, tetapi dari agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, dari Qur’an

dan Sunnah.

 

58

Pemikiran pengkajian itu sejalan pula dengan keabadian hukum ilahi dipahami dari ayat Qur’an terakhir

yang disampaikan kepada Nabi Muhammad pada Haji Wada’ (perpisahan) beberapa puluh hari sebelum

Beliau wafat. Ayat itu berbunyi, “Pada hari ini Aku telah menyempurnakan agama-Ku untuk kalian, Aku telah

melengkapkan nikmat-Ku atas kalian dan Aku telah merestui Islam menjadi agama kalian.” (al;Maidah 5:3).

Kesempurnaan dan kelengkapan yang mendapat restu ilahi itu termasuk hukum yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari agama secara keseluruhan.

Singkat kata, perlu pula menjadi pemahaman bagi kita, bahwa

 

fuqaha’

(para juris/teoris hukum islam)

telah mengembangkan sebuah prinsip

 

ushsul fiqh yang berbunyi, “

La yunkaru taghayyur al-ahkam

bitaghayyuri al-azman

 

(Perubahan ketentuan-ketentuan hukum dengan perubahan zaman tidak ditolak).

Allah itu sendiri tetap sebagai al-Hakim (

 

the Law-giver

), namun Ia membentangkan sebuah esensi perintah

yang berkembang (

 

an evolving imperative

), persis seperti Ia melingkari manusia dengan lingkungan yang

berkembang.

 

59

Oleh karena itu, kita meyakini masalah-masalah ekonomi konvensional yang muncul sekarang

ini, yang telah dipengaruhi dengan isu globalisasi ekonomi akan bisa dijawab dengan alternatif penerapan

sistim ekonomi islam.

~~OOO~~

55

 

Misalnya, Thailand, Taiwan dan Korea Selatan membatasi kepemilikan maksimal 4-5 persen.

56

 

Di Thailand kepemilikan saham melampaui 5 persen menyebabkan pemiliknya kehilangan hak untuk mendapatkan

dividen atas kelebihan saham yang dimilikinya.

57

 

Mokh. Syaiful Bakhri, Ekonomi Syariah Dalam Sorotan

, (Jakarta : Yayasan Amnah, 2003), hal. 87.

58

 

Rifyal Ka’bah, Hukum Islam di Indonesia

, (Jakarta: Universitas Yasri Jakarta, 1999), hal. 35.

59

 

Lihat. Ibid,

hal. 38.

10

DAFTAR PUSTAKA

Bakhri, Mokh. Syaiful,

 

Ekonomi Syariah Dalam Sorotan

, (Jakarta : Yayasan Amanah, 2003).

Bapepam, Cetak Biru Pasar Modal Indonesia 2000-2004, (Jakarta: Bapepam, 1999).

Blume, Marshall E.; J. Siegel, Jeremy dan Rottenberg, Dan, Revolution on Wall Street the Rise and Decline of the New York

Stock Exchange, (New York, London : W.W. Norton & Company, 1993).

Chapra, M. Umer, The Future of Economics : An Islamic Perspective, Landasan Baru Perekonomian Masa Depan, (Jakarta :

Shari’ah Economics and Banking Institute, 2001).

Cooter, Robert and Ulen, Thomas, Law & Economic, (Massachusets : Addison Wesley Longman, 2000).

Coffee, Jr, John C., 1, “Market Failure and the Economic Case for A Mandatory Disclosure System,” Virginia Law Review,

(Vol. 79, 1984).

Cox, James D.; Hillman, Robert W.; Langevoort, Donald C., Securities Regulation Cases and materiels,(Boston, Toronto,

London : Little, Brown and Company, 1991).

Cunningham, Lawrence A., 2, “Capital Market Theory, Mandatory Disclosure, and Price Discovery,” Washington and Lee

Law Review, (Vol. 51, 1994).

Downes, John dan Goodman, Jordan Elliot, Dictionary of Finance and Investment Terns, diterjemahkan oleh Soesanto

Budhidarmo, (Jakarta: PT. Gramedia, 1996).

Friedman, Milton, Capitalism and Freedom, (Chicago : The University of Chicago Press, 2002), Fortieth Anniversary edition.

Gregory, Holly J. dan Simms, Marshal E., “Pengelolaan Perusahaan (Corporate Governance) : Apa dan Mengapa Hal

Tersebut Penting,” makalah disampaikan pada “Lokakarya Pengelolaan Perusahaan (Corporate Governance), kerjasama,

Program Pascasarjana Universitas Indonesia dan University of South Carolina, Jakarta, tanggal 4 Mei 2000.

Gayed, E.S., Challenge of A Generation Beyond the Crash of 87, (New York : Institute of Finance New York, 1989).

Hamidi, M. Luthfi,

 

Jejak-Jejak Ekonomi Syariah

, (Jakarta : Senayan Abadi Publishing, 2003).

Hufford, D. Brian, “Deserring Fraud vs. Avoiding the “Strike Suit” : Reaching An Appropriate Balance,” Brooklyn Law Review,

(Vol. 61, 1995).

Jenning, Richard W. dan Marsh, Jr, Harold, Securities Regulation Cases and Materials, (New York: The Foundation Press

Inc, 1987).

Ka’bah Rifyal,

 

Hukum Islam di Indonesia

, Jakarta: Universitas Yasri Jakarta, 1999.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: